JAKARTA, Waspada.co.id – Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mencermati sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengomentari debat ketiga Pilpres 2024. Hal tersebut dianggapnya sebagai tindakan yang tidak etis.
“Tidak etis bagi seorang Presiden untuk memberikan komentar tentang debat Pilpres. Beliau seharusnya netral dan tidak terlihat memihak pada kandidat tertentu. Apalagi substansi komentar Presiden sebetulnya tidak faktual, tidak objektif, dan mudah ditolak,” tegas Halili kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/1).
Menurutnya, dengan Jokowi angkat bicara, itu semakin menegaskan bahwa posisi mantan Wali Kota Solo tersebut tidak netral. Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya mengenai imbauan agar aparatur negara bersikap netral.
“Kehadiran putra beliau sebagai calon wakil presiden salah satu pasangan calon, sebenarnya sudah mencerminkan bahwa beliau hampir tidak mungkin netral. Beliau pasti memihak,” jelasnya.
Halili juga mengkritisi momen makan siang Jokowi dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang menurutnya semakin menguatkan kesan bahwa seorang kepala negara memihak secara terbuka.
“Apalagi dengan berkomentar mengenai debat yang semua orang sudah tahu, bahwa capres nomor 2 menampilkan performa terburuk dan sebagian besar serangan dilakukan oleh capres nomor 1, semakin mencerminkan bahwa Presiden sebenarnya secara terang-terangan mendukung paslon nomor 2 dan berhadap-hadapan dengan paslon lainnya,” terangnya.
Menurutnya, ketidaknetralan seorang presiden dalam pemilu akan menjadi pertaruhan kredibilitas penyelenggara pemilu sebagai instrumen demokrasi.
“Ketidaknetralan Presiden pasti akan semakin merusak demokrasi kita, yang saat ini saja sudah dinilai tidak baik, stagnan, mundur, cacat, bahkan mengarah pada otoriter,” ujar Halili.
Halili mengajak masyarakat untuk menegur Jokowi yang keliru dalam sikapnya dan berharap para penyelenggara pemilu dapat mengawal integritas Pemilu 2024 serta mencegah mobilisasi aparatur negara untuk memenangkan calon tertentu, termasuk mobilisasi yang dilakukan oleh Presiden melalui otoritas politik yang melekat pada beliau, tak terkecuali melalui komentar dan sikap politiknya. (wol/inilah/pel/d1)
