Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak layak huni karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrem.
Oleh karena itu, “greenflation” atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari oleh para pemimpin kita.
Kita ingin hidup secara hijau, namun dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan harga berapa? Berapa biaya tambahan, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya?
Kita dapat mencontoh Shanghai. Pajak untuk kendaraan non-listrik bisa mencapai Rp. 300 juta.
Saat ini, hampir 100% sepeda motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai menggunakan listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi lebih tenang.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul beban pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) sebesar ini demi percepatan elektrifikasi?
Kita juga dapat mencontoh negara-negara Eropa. Harga listrik di sana sekitar € 28 per 100 kWh, atau setara dengan Rp. 4.760 per kWh.
Saat ini, banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan.
Sementara itu, kita masih bergantung pada listrik dari batu bara yang harganya lebih murah. Harga listrik di Indonesia sekitar Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia dapat memikul harga listrik yang mengalami kenaikan tiga kali lipat demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di bumi terancam.
Namun, juga fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu menanggung inflasi/biaya tambahan akibat kebijakan hijau.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang benar-benar mempelajari dan tidak meremehkan topik ini.
Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/
