Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengecam situasi politik saat ini di Indonesia yang semakin banyak liberalisasi politik yang terjadi secara besar-besaran, termasuk politik uang dan dinasti politik.
Hasto mengatakan bahwa pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan melanggar hukum dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.
Hal ini bukanlah klaim semata, tapi juga merupakan kesaksian dari berbagai tokoh seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid, dan tokoh lainnya.
“Mohon maaf, semuanya menyuarakan hal yang sama,” kata Hasto ketika mengenalkan Yenny Wahid sebagai bagian dari barisan TPN Ganjar-Mahfud di Jakarta, Jumat (27/10).
Menurutnya, ambisi kekuasaan dalam pemerintahan saat ini sangat terlihat jelas, sehingga melanggar konstitusi dianggap wajar dan menjadi pembenaran. PDIP tidak setuju dengan hal tersebut.
“Ketika ambisi kekuasaan itu mencoba untuk mempengaruhi hukum melalui MK. Ini yang didengarkan oleh PDIP, karena kami merupakan partai yang berasal dari rakyat,” ujarnya.
Hasto menyatakan bahwa PDIP berpegang teguh pada konstitusi. Oleh karena itu, partainya mempercayakan kredibilitas Majelis Kehormatan MK.
“Kami tidak ikut campur, kami bukan partai yang suka campur dalam urusan hukum. Kami sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga majelis etik yang sudah dibentuk. Kami berharap mereka bekerja dengan sebaik-baiknya,” ujar Hasto.
