Indonesia merdeka untuk menjadi negara yang kuat dan terhormat. Negara yang menjadi disegani karena rakyatnya hidup sejahtera, dan berkontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa. Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.
Saat ini, kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan dan gambar-gambar pembangunan yang sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa. Ketimpangan ekonomi masih tinggi. Masih terlalu banyak warga negara Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan terancam jatuh miskin. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya bisa mengubah negara kita menjadi negara yang hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran.
Kuncinya adalah pemahaman dan kemampuan segenap lapisan pimpinan negara dalam mengelola sumber daya yang kita miliki agar berjalan sesuai dengan pemahaman ekonomi para pendiri bangsa. Ini adalah tantangan sejarah bagi generasi kita.
Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Pembangunan yang dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan perubahan iklim, pemerintah perlu bertindak tegas untuk mencapai target tersebut.
Presiden Jokowi telah membuktikan komitmennya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi melalui program-program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Program Keluarga Harapan. Selain itu, keberaniannya dalam menghadapi tuntutan agar Indonesia tetap mengizinkan ekspor bahan mentah di World Trade Organization (WTO) menunjukkan kesetiaannya dalam melaksanakan prinsip Ekonomi Pancasila.
Dalam meneruskan fondasi ekonomi yang kuat, kita harus mengakui bahwa prestasi ekonomi Indonesia telah melonjak pesat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Presiden Joko Widodo. Capaian-capaian tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, perkuatan reformasi birokrasi, peningkatan akses infrastruktur, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Dengan adanya fondasi ekonomi yang kuat dan komitmen yang tegas dari para pemimpin negara, Indonesia dapat mencapai cita-cita para pendiri bangsa dan menjadi negara yang kuat, terhormat, dan sejahtera. Dibutuhkan kerjasama dan komitmen kolektif dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut.
