Medan, Waspada.co.id – Untuk menciptakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang jujur dan adil, diperlukan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.
Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk memaksimalkan pengawasan dan melakukan pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto setelah Rapat Kolaborasi Sentra Gakkumdu di Adimulia Hotel, Kota Medan, pada Selasa (9/7).
Hadi menyatakan, kolaborasi dalam penegakan hukum adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dari tingkat pusat maupun daerah bekerja sama untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada secara jujur dan adil.
Rapat kolaborasi ini bertema ‘Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang Jujur dan Adil se-Wilayah Sumatera’ dan dihadiri oleh Kapolda, Kapolres, Kajati, Kajari, dan Ketua Bawaslu se-Wilayah Sumatera.
Hadi menekankan pentingnya Sentra Gakkumdu dalam memberikan proses hukum secara khusus dan cepat, serta perlunya persamaan persepsi dalam penanganan masalah yang muncul.
Selain itu, Hadi juga meminta Sentra Gakkumdu untuk menerapkan langkah preventif dan hati-hati dalam penegakan hukum terkait Pilkada di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang rentan.
Dalam penindakan, Hadi menyarankan untuk mengenali karakteristik kerawanan pelanggaran Pilkada di masing-masing daerah dan menentukan mekanisme pencegahan pengawasan yang tepat. Kolaborasi antar lembaga juga harus lebih diutamakan.
Sumber: waspada.co.id
Editor: AGUS UTAMA
