Fusi Intelijen: Langkah Strategis untuk Kepentingan Bangsa
MENJELANG pemilihan umum yang lalu, beberapa kritik ditujukan kepada badan-badan intelijen di Indonesia. Publik, misalnya, mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang adanya laporan mengenai kegiatan dan arah politik partai-partai di Indonesia serta menyebut hal tersebut sebagai penyalahgunaan kewenangan. Hal ini juga diikuti dengan tuduhan keterlibatan badan-badan intelijen untuk mendukung kandidat tertentu.
Pada dasarnya, badan intelijen memiliki pengguna dan dalam konteks intelijen strategis, pengguna tersebut adalah Presiden. Oleh karena itu, sudah seharusnya Presiden mendapatkan informasi terkini negara agar dapat membuat keputusan yang tepat.
Hal ini sejalan dengan fungsi intelijen untuk memberikan peringatan dini agar tidak terjadi kejutan strategis. Mencari angsa hitam, begitulah istilah yang sering digunakan.
Dalam upaya membangun peringatan tersebut, badan intelijen mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, terbuka maupun tertutup, lalu mengolahnya dengan teknik analisis tertentu untuk membuat informasi tersebut bermanfaat. Dalam konteks ini, informasi menjadi hal mendasar dalam kinerja intelijen.
Di dunia yang semakin terbuka seperti saat ini, analisis intelijen tidak hanya bergantung pada informasi tertutup yang diperoleh melalui operasi khusus. Di era Perang Dingin, informasi tertutup, atau yang dikenal sebagai human intelligence, memegang peran penting. Namun, saat ini, dunia digital menyediakan informasi yang melimpah di ruang terbuka. Open source intelligence, social media intelligence, hingga crowdsourcing intelligence dapat diakses dengan mudah.
Beban kerja intelijen saat ini bukan lagi pada pengumpulan berbagai informasi namun pada kemampuan untuk mengelola informasi tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa human intelligence tidak lagi diperlukan. Yang penting adalah bagaimana menggabungkan berbagai tipe informasi tersebut.
Satu contoh tentang pentingnya menggabungkan informasi intelijen adalah dalam kasus serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat. Laporan 9/11 Commission Report menyimpulkan bahwa kegagalan utamanya terletak pada kemampuan badan intelijen Amerika Serikat untuk menghubungkan informasi (connecting the dots). Artinya, informasi yang ada sebenarnya cukup, namun terpecah-pecah di berbagai lembaga. Dalam konteks ini, usulan Presiden Joko Widodo tentang orkestrasi intelijen, meskipun kontroversial, menjadi penting.
Orkestrasi intelijen tersebut terkait dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem manajemen data intelijen agar dapat melewati batasan-batasan organisasional atau yang dikenal sebagai fusi intelijen.
Dengan adanya fusi intelijen, pemanfaatan data dapat menjadi lebih maksimal terutama dalam menjaga keamanan negara dan bangsa, sesuai dengan pesan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam Kongres PAN.
Namun, reaksi publik, termasuk dari kalangan akademisi, terbagi dalam melihat ide orkestrasi intelijen tersebut. Perdebatan lebih terfokus pada siapa yang seharusnya menyampaikan usulan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Intelijen Negara yang menetapkan BIN sebagai koordinator intelijen negara. Ide ini dianggap sebagai upaya melemahkan BIN dan, sebaliknya, memperkuat peran Kementerian Pertahanan yang sebenarnya bukan lembaga intelijen.
Di Indonesia sendiri, intelijen telah menjadi bagian dari reformasi. Berbagai mekanisme demokratis diciptakan. Jika diperlukan, mekanisme tersebut dapat diperkuat atau ditingkatkan. Namun, memperkuat mekanisme tersebut bukan berarti membatasi kewenangan intelijen. Meminta akuntabilitas tidak harus dilakukan dengan mengganggu kinerja badan intelijen.
Sebaliknya, menguatkan badan-badan intelijen, terutama BIN, menjadi hal penting mengingat tantangan yang semakin kompleks. Dunia yang penuh dengan keterhubungan (interconnectedness) membutuhkan kapasitas intelijen yang kuat dalam mengumpulkan dan mengelola informasi.
Secara praktis, Indonesia memiliki berbagai badan intelijen dengan fungsi yang beragam. Namun, saat ini bukanlah waktu untuk memisahkan informasi yang mereka kumpulkan. Ancaman terhadap negara tidak hanya berasal dari dalam maupun luar saja, namun semakin saling terkait.
Sebuah kasus penyelewengan pajak mungkin terhubung dengan aktivitas kelompok kejahatan lintas negara yang didukung oleh negara tertentu. Oleh karena itu, penting untuk adanya koordinasi di antara badan-badan intelijen tersebut. Hal ini tidak selalu terjadi di tingkat nasional, namun bisa dimulai dari tindakan di daerah terpencil.
Karenanya, badan intelijen harus mampu merambah setiap wilayah Indonesia. Hal ini penting agar cakupan aktivitas pengumpulan data menjadi lebih luas.
Broto Wardoyo
Dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Program Kajian Intelijen Stratejik, Universitas Indonesia
Editor: Wahyu Aji
Sumber: https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/08/26/fusi-intelijen-untuk-kepentingan-bangsa
