JAKARTA, Waspada.co.id – Kepala Pusat Riset Politik BRIN Athiqah Nur Alami melihat bahwa strategi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kemungkinan menggunakan strategi yang sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu tanpa adanya oposisi yang nyata dan kuat.
Athiqah menyampaikan pandangannya dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diikuti dari Jakarta, Senin (29/4).
“Dengan koalisi pemerintahan yang besar dan minimnya oposisi, proses check and balances yang sesuai tidak akan terjadi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut didasarkan pada aktivitas Prabowo Subianto yang aktif membangun koalisi dengan berbagai partai politik, bukan hanya yang mendukungnya tetapi juga partai politik yang mendukung pasangan calon lain seperti Nasdem dan PKB.
Bahkan Nasdem dan PKB telah menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Menurut Athiqah, koalisi pemerintahan yang besar berpotensi merugikan kualitas demokrasi dan mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.
Pada 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan putusan mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
MK menolak sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Sebagai hasil dari putusan MK tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebagai pemenang kontestasi Pemilu 2024 dan menetapkan mereka sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029.
Peneliti Pusat Riset BRIN Lili Romli menegaskan bahwa jika oposisi lemah selama masa pemerintahan Prabowo, DPR akan kehilangan peranannya. Kebijakan yang diambil kemungkinan akan merugikan rakyat dan mendukung kepentingan oligarki.
“Pemerintahan Jokowi selama lima tahun telah membuktikan hal ini, ketika tidak ada oposisi yang signifikan. Jika hal yang sama terjadi setelah pelantikan pada 20 Oktober, mayoritas partai politik bergabung dalam koalisi, saya yakin DPR akan kehilangan peranannya,” ujar Lili.
Lanjutnya, dia menyatakan bahwa harapan tinggal pada PDI Perjuangan dan PKS untuk tetap menjadi partai oposisi yang tidak tergoda. (wol/republika/man/d2)
