Jakarta, Waspada.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, berbicara tentang pemimpin otoriter populis dalam pidato politiknya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V partai berlambang banteng moncong putih itu di Jakarta, Jumat (24/5). Rakernas tersebut akan berlangsung hingga Minggu (26/5).
Berpijak dari pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.
“Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” kata Megawati di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat.
Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi. “Di sinilah hukum menjadi alat bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” sambung presiden kelima RI tersebut.
Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium ‘Vox Populi Vox Dei’ bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai.
“Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang,” tutur dia.
Rakernas V PDIP mengusung tema ‘Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ dengan subtema ‘Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya’. Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Rakernas V menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja partai sejak pelaksanaan Kongres PDIP pada 2019.
Di samping itu, juga musyawarah untuk mengembalikan kongres partai ke dalam siklus lima tahunan. Basarah menambahkan, Rakernas ini juga merumuskan, memutuskan, dan memantapkan sikap politik PDIP, baik sikap politik menyangkut kebijakan internal maupun eksternal organisasi.
“Di antaranya kita akan bahas prediksi dan proyeksi pemerintahan nasional, bangsa Indonesia lima tahun ke depan,” tutur Basarah saat konferensi pers sebelum pembukaan Rakernas V PDIP, Jumat.
Untuk kali pertama, PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Rakernas. Jokowi disinggung sebagai sosok yang sudah melanggar etika dan moral.
“Apabila ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” ujar Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, di Beach City International Stadium, Jakarta, Jumat (24/5).
PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai juga kerap memberikan pesan itu dalam berbagai kesempatan.
Meski tidak mengundang Jokowi, PDIP mengundang sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Termasuk mengundang sejumlah elemen masyarakat.
“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendikiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang untuk menegakkan demokrasi yang jujur adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” ujar Djarot.
Pihak Istana juga telah mengonfirmasi bahwa, Presiden Jokowi tidak menghadiri Rakernas V PDI Perjuangan. Hal itu diungkapkan oleh Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden M Yusuf Perma.
“Kegiatan internal (Jokowi) di Istana Yogyakarta,” ucap Yusuf lewat pesan singkat. (wol/republika/mrz/d2)
