Jakarta, Waspada.co.id – Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa anggaran bantuan sosial (bansos) harus dikurangi karena kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di Indonesia. Terlebih lagi, ia mendengar mahasiswa melakukan demo di kampus akibat kenaikan UKT.
“Kalau saya, maaf, karena saya pernah menjadi presiden, jika untuk sekolah tidak ada uang, saya kurangi bansos. Tidak apa-apa? Boleh,” ujar Megawati seperti dilansir dari republika, Jumat (5/7).
Dia menjelaskan bahwa langkah pemerintah saat ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang progresif. Namun megawati mengaku heran dengan permasalahan UKT yang muncul.
“Masalah sekolah ini saja sudah ribut. Apa masalahnya? Apa itu? Ya, itu apa? Jika tidak bisa bayar, silakan dibayarkan saja, kenapa tidak bisa? Hah?” kata presiden kelima RI tersebut.
Megawati juga mempertanyakan bagaimana DPR RI menjalankan tugasnya. Ia menyebut bahwa DPR RI seharusnya dapat memprioritaskan masa depan anak bangsa dengan mengawasi eksekutif yang mengurus bidang pendidikan.
“Karena ini untuk pendidikan anak bangsa, bagaimana tidak bisa? Jika tidak punya uang sekolah, saya sampai bingung. Ya sudahlah, itu hanya masalah telur atau ayam duluan, seperti itu. Benar atau tidak,” ujar Megawati.
Dia kembali menegaskan bahwa biaya pendidikan untuk anak bangsa seharusnya tidak boleh berbayar. Menurut Megawati, hal tersebut harus diimplementasikan bukan hanya sebagai janji dari elit politik. “Saya pusing terus, kenapa UKT naik,” ucapnya.
Biaya pendidikan tinggi di Indonesia telah mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuat sulit bagi banyak orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka.
Kenaikan UKT secara bersamaan telah menyebabkan penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rendahnya APK perguruan tinggi Indonesia atau Gross Enrollment Ratio untuk kategori tersier (pendidikan tinggi) sebesar 31,45 persen pada tahun 2023.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy secara tegas mendukung usulan untuk memberikan pinjaman dana biaya kuliah kepada mahasiswa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Muhadjir juga tidak masalah dengan penggunaan pinjaman online (pinjol) sebagai inisiatif lain yang dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa.
“Prinsipnya, semua inisiatif yang baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus didukung, termasuk pinjol,” kata Muhadjir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024). (wol/republika/mrz/d2)
