Pada 1 September 2024 mendatang, pemerintah berencana untuk membuat aturan baru mengenai BBM bersubsidi. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai kriteria pengguna Pertalite dan Solar yang mendapat subsidi.
Saat ini, harga Pertalite di SPBU Pertamina adalah Rp 10.000 per liter, sedangkan solar subsidi atau biosolar seharga Rp 6.800 per liter. Masih terdapat oknum pengendara mobil mewah atau orang mampu yang menggunakan BBM jenis ini.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa subsidi itu bertujuan untuk memastikan kelompok masyarakat tidak mampu bisa mendapatkan akses energi dengan harga terjangkau.
Menurut Fabby, pemerintah harus memastikan proses pengeluaran dana subsidi ini dilakukan dengan efektif. Subsidi ini menggunakan APBN, yang artinya menggunakan uang rakyat hasil pajak.
Fabby menjelaskan bahwa terkait dengan BBM, ada subsidi dan kompensasi. Minyak solar merupakan produk BBM subsidi, sedangkan ada pula BBM jenis penugasan khusus seperti Pertalite.
Fabby mengusulkan agar pemerintah membatasi pembelian solar hanya untuk kendaraan non-pribadi. Selain itu, ia juga menyoroti penyaluran Pertalite yang dijual bebas kepada semua orang namun mendapat kompensasi dari pemerintah.
Fabby juga menilai pentingnya kecocokan antara kebijakan subsidinya dengan pengguna yang berhak. Ia berharap agar Presiden Joko Widodo dapat membuat keputusan yang tidak populer jika diperlukan untuk menyelamatkan APBN.
Ali Ahmudi Achyak dari Center for Energy Security Studies (CESS) memiliki rekomendasi untuk pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya adalah menetapkan kuota subsidi berdasarkan data valid mengenai jumlah masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Mohammad Faisal dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia juga menyarankan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran ke golongan masyarakat menengah ke bawah. Ia menekankan pentingnya sistem pengaturan yang matang untuk menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
Pemerintah, melalui Pertamina, telah melakukan berbagai upaya agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Salah satunya adalah menggunakan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU secara real time.
Pertamina juga melakukan program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU untuk memastikan pengguna yang berhak mendapat subsidi. Hingga saat ini, upaya-upaya ini telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM subsidi dengan nilai yang signifikan.
