JAKARTA, Waspada.co.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menanggapi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belakangan ini menjadi sorotan publik, Kamis (19/9)
Dugaan kebocoran data ini dikabarkan mencakup informasi pribadi sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jokowi, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri.
Jokowi menyatakan telah mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan beberapa lembaga pemerintah untuk segera melakukan tindakan mitigasi.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.
Keteledoran Password
Ia mengindikasikan beberapa kemungkinan penyebab kebocoran data tersebut.
“Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker,” jelasnya.
Jokowi juga menekankan bahwa masalah kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara lain.
Sebelum pernyataan Presiden, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah merespon isu ini. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap pendalaman informasi.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” tuturnya.
Dugaan kebocoran data ini pertama kali terungkap melalui unggahan akun media sosial @secgron pada Rabu (18/9).
Akun itu membagikan tangkapan layar dari sebuah akun bernama Bjorka yang menawarkan 6 juta data NIK dan NPWP untuk dijual di sebuah forum.
Data tersebut ditawarkan dengan harga 10.000 dollar AS atau setara dengan Rp153 juta (dengan asumsi kurs Rp15.300 dolar AS). (wol/kompastv/ryp/d2)
