Pengamat Kebijakan Publik dari UPN Veteran-Jakarta, Ahmad Nur Hidayat (ANH), memperingatkan tentang dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja kementerian dan lembaga negara. ANH menekankan bahwa pemotongan anggaran yang dilakukan secara sembrono berisiko besar terhadap penyelenggaraan layanan publik, seperti terlihat pada Kementerian PUPR yang kehilangan lebih dari 70 persen anggarannya, menyebabkan penghentian proyek-proyek infrastruktur penting. Hal ini juga berdampak pada lembaga strategis seperti BMKG, dengan pemotongan anggaran lebih dari 50 persen, melemahkan kapasitas mereka dalam memberikan peringatan dini bencana.
ANH mencatat bahwa kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki aspek positif, seperti pengurangan pemborosan anggaran dan peningkatan efisiensi operasional di kementerian dan lembaga. Namun, tanpa perencanaan dan eksekusi yang cermat, dampak negatif dari pemangkasan anggaran bisa jauh lebih besar, termasuk penurunan kualitas layanan publik dan terjadinya PHK massal di berbagai lembaga pemerintah.
Untuk memastikan pengelolaan anggaran yang telah dipotong tetap transparan dan akuntabel, ANH menyarankan langkah-langkah seperti penguatan pengawasan internal, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi dengan aparat penegak hukum, serta pelibatan masyarakat sipil dan media. Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dilakukan dapat diawasi dengan ketat untuk mencegah korupsi atau penyalahgunaan anggaran yang tidak semestinya.
