Reformasi Intelijen Indonesia yang Harus Dilakukan untuk Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menggelar diskusi terbatas dengan tema Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan para akademisi, peneliti, dan praktisi guna membahas tantangan serta prospek Reformasi Intelijen Indonesia.
Diskusi yang diadakan tersebut sangat penting mengingat perlu adanya perubahan dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) agar mampu bersaing dengan ancaman yang semakin kompleks. Diskusi tersebut menjelaskan bahwa Reformasi Intelijen Indonesia harus bersifat komprehensif, meliputi transformasi kultur kerja intelijen dan peningkatan pengawasan lembaga.
Standarisasi Threat-Based Intelligence dalam Operasional BIN
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, kesuksesan lembaga intelijen bergantung pada kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman dengan cepat dan tepat. Model Threat-Based Intelligence telah banyak diadopsi di berbagai negara, dan BIN dituntut untuk menggunakan pendekatan ini agar dapat merespons ancaman lebih efektif, bahkan mencegah eskalasi ancaman.
Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa di tengah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto, peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman menjadi semakin penting. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi indikator bahwa Reformasi Intelijen Indonesia perlu segera dilakukan.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menekankan bahwa efektivitas badan intelijen sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Proses rekrutmen yang berbasis pada kompetensi teknis dan struktur organisasi yang seimbang penting untuk meningkatkan profesionalisme.
Di negara maju, seleksi personel intelijen mempertimbangkan aspek akademik, psikologis, dan kesesuaian dengan tuntutan pekerjaan. Namun, di Indonesia, proses rekrutmen yang terpolitisasi dapat merugikan profesionalisme BIN.
Selain itu, kultur intelijen yang menjunjung tinggi kerahasiaan mengalami tantangan karena perkembangan informasi yang semakin terbuka. Daripada menggunakan seragam khas intelijen, kritik muncul terkait perubahan lulusan STIN yang semakin terlihat. Ini bertentangan dengan prinsip intelijen yang lebih suka bergerak di balik layar tanpa menarik perhatian publik.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan perlunya pengawasan yang ketat terhadap BIN untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Tumpang tindih kewenangan dan minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional menjadi tantangan besar dalam sistem intelijen Indonesia.
Negara-negara lain sudah menerapkan mekanisme pengawasan terhadap intelijen mereka. Indonesia disarankan untuk membentuk komite khusus di DPR atau melakukan audit independen guna memastikan kinerja intelijen yang transparan dan akuntabel.
Di samping itu, perlu pengawasan yang ketat terhadap fungsi intelijen di berbagai institusi seperti kejaksaan dan badan maritim. Fungsi intelijen di lembaga-lembaga tersebut seharusnya hanya fokus pada pengumpulan informasi dan analisis, tidak boleh digunakan untuk intervensi politik atau hukum secara berlebihan.
Rekomendasi Reformasi Intelijen Indonesia
Hasil diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk memperkuat kelembagaan intelijen di Indonesia:
Perlu menerapkan Threat-Based Intelligence sebagai standar operasional BIN untuk meningkatkan deteksi dini ancaman.
Reformasi rekrutmen personel harus lebih menekankan pada keahlian teknis seperti analisis data, teknologi informasi, diplomasi, dan kontraterorisme.
Mempertahankan independensi lembaga dengan proses rekrutmen dan promosi yang berbasis pada kompetensi, bukan pada afiliasi politik.
Menguatkan mekanisme pengawasan dengan pembentukan komite khusus di DPR atau melalui audit independen.
Menyesuaikan regulasi kelembagaan intelijen untuk memastikan transparansi, efisiensi anggaran, dan pelaksanaan peran BIN dalam menjaga stabilitas nasional.
Dengan berbagai rekomendasi tersebut, Reformasi Intelijen Indonesia diharapkan dapat menciptakan sistem intelijen yang lebih adaptif, profesional, dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
