Pimpinan DPR menerima aspirasi dari adik-adik BEM dan organisasi kemahasiswaan dengan respons positif. Mereka telah menindaklanjuti aspirasi tersebut dan menyampaikannya kepada pemerintah untuk dipertimbangkan. Kontak juga telah dilakukan dengan Mensesneg untuk menyiapkan penerimaan di hari berikutnya. Beberapa aspirasi yang diajukan juga akan dievaluasi oleh DPR sebagai bagian dari agenda 17 + 8.
Rapat evaluasi akan segera dilakukan oleh pimpinan fraksi DPR untuk mencapai kesepakatan bersama. Pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR agar anggota yang dinonaktifkan tetap memperoleh fasilitas keanggotaan. Setelah selesai dengan KUHAP, Undang-Undang Perampasan Aset juga akan menjadi topik pembahasan.
Partisipasi publik mengenai Undang-undang KUHAP terus diterima, namun evaluasi ini akan memiliki batas waktu untuk memulai pembahasan mengenai Undang-Undang Perampasan Aset. Evaluasi dan reformasi DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, untuk menciptakan sebuah DPR yang lebih transparan dan efisien. Semua anggota DPR berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu guna meningkatkan kualitas DPR secara bersama-sama.
