Pada 11 November 2025, Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid, bersama jajaran pejabat dan unsur pimpinan anggota DPRD, menghadiri rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Bondowoso. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Bondowoso menilai Raperda APBD Tahun 2026 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola keuangan daerah. Mereka menegaskan, keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer pusat tidak dapat dijadikan alasan menurunnya kinerja pembangunan di Bondowoso.
Pemerintah daerah diminta lebih aktif memanfaatkan peluang pendanaan dari kementerian dan pemerintah pusat untuk mempercepat program prioritas daerah. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kenaikan sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun 2026, mengingat sejumlah kabupaten mencatat peningkatan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, pandangan umum yang sarat kritik dan rekomendasi terhadap dua Raperda disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Hermanto, S.Sos.
Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda Bondowoso, serta unsur organisasi masyarakat dan partai politik turut hadir dalam rapat tersebut. Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi pembukaan Museum Terbuka Megalitikum Bondowoso yang dinilai sebagai sarana edukasi, wisata budaya, dan penggerak perekonomian daerah. Mereka juga menyoroti potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan lahan sempadan sungai, bahu jalan, dan resi gudang yang belum dimanfaatkan secara optimal. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pada peningkatan layanan administrasi kependudukan dan mengatasi angka kemiskinan ekstrem di Bondowoso. Penanganan kemiskinan seharusnya lintas sektor dan bukan sekadar formalitas belaka.
Di sektor ekonomi kreatif dan budaya, Fraksi PDI mengkritik lambatnya implementasi Peraturan tentang Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso dan keberadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Blawan-Ijen yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomi secara merata. Mereka meminta perlindungan kebudayaan tradisional dan perlindungan pelaku budaya untuk menjaga identitas Bondowoso di mata nasional. Pemerintah juga diminta untuk mengoptimalkan status Geopark Ijen sebagai Geopark Global UNESCO (UGG) untuk meningkatkan perekonomian rakyat secara signifikan. Semua pandangan dan rekomendasi tersebut disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan untuk memajukan Bondowoso dan masyarakatnya.
