Pengurus DPRD Jatim Dorong Pembenahan Tata Kelola Kepegawaian di Dinas Pendidikan
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk segera membenahi tata kelola kepegawaian. Langkah ini diambil menyusul temuan krisis kekurangan sekitar 200 guru pada jenjang SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang yang dapat mengganggu layanan pembelajaran bagi para siswa.
Kekurangan Tenaga Pendidik di SMA dan SMK Negeri Kabupaten Malang
Menurut data terbaru per Agustus 2026, terdapat akumulasi kekurangan sekitar 120 guru untuk SMK negeri dan 80 guru untuk SMA negeri. Kebutuhan paling mendesak terdapat pada posisi guru Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Puguh mengkritik manajemen kepegawaian yang kurang efektif di Dinas Pendidikan Jawa Timur, terutama terkait keterlambatan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Hal ini menyebabkan sekolah terpaksa menggunakan tenaga guru honorer sebagai solusi sementara, yang akhirnya menimbulkan pungutan sumbangan dari orang tua murid.
Langkah Konkret yang Diperlukan
Komisi E DPRD Jawa Timur meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru secara menyeluruh di seluruh wilayah Malang Raya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan krisis kekurangan guru dan menghindari masalah tahunan yang terus muncul.
Puguh juga menekankan pentingnya memberikan prioritas kepada guru honorer yang telah mengabdi untuk proses seleksi pengangkatan ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan langkah-langkah yang tepat dan progresif, diharapkan masalah kekurangan guru di Kabupaten Malang dapat segera diselesaikan tanpa harus bergantung pada solusi sementara yang merugikan para siswa dan orang tua murid.
