**Mahasiswa Desak Anggota DPRD Banyuwangi Terjerat Narkoba Dipecat**

by -76 Views

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (5/10/2026). Mereka menuntut anggota Fraksi Partai Gerindra berinisial ADR diberhentikan setelah terseret kasus penyalahgunaan narkoba.

Aksi tersebut diterima Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Suwito, serta sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan itu, Ketua DPC GMNI Banyuwangi Vingky Dwi Putra menyampaikan tiga tuntutan utama organisasinya.

GMNI minta kasus dibuka kepada publik

Tuntutan pertama ditujukan kepada BK DPRD Banyuwangi agar memberikan penjelasan secara terbuka mengenai perkara yang melibatkan ADR. Menurut Vingky, persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah pribadi karena telah berdampak pada kehormatan lembaga legislatif.

“Sebab kasus ini bukan lagi masalah individu, melainkan sudah menyangkut marwah instansi,” ujar Vingky.

GMNI juga mendesak BK mengeluarkan rekomendasi Penggantian Antarwaktu (PAW) sekaligus mendorong pemecatan ADR dari keanggotaannya di DPRD Banyuwangi. Vingky menilai tindakan tegas diperlukan untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan tidak terjadi perlakuan berbeda dalam penanganan perkara.

“Ini integritasnya sudah tidak ada. Apalagi narkoba dilarang oleh negara dan menjadi musuh bersama. Ayo jangan ada ketimpangan (tebang pilih) di sini,” tegasnya.

Tuntutan ketiga adalah pemeriksaan urine terhadap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi. GMNI meminta hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada publik. Vingky menyatakan massa akan menggelar aksi yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam waktu 7×24 jam.

Tes urine diikuti 41 anggota dewan

Ruliyono mengatakan DPRD telah menerima surat tuntutan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya. Ia menyebut pemeriksaan urine terhadap pimpinan dan anggota dewan telah dilakukan oleh Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Banyuwangi pada Senin pagi.

Menurut Ruliyono, sebanyak 41 dari total 49 anggota DPRD Banyuwangi, di luar ADR, telah mengikuti tes urine. Anggota yang belum menjalani pemeriksaan diwajibkan mengikuti tes susulan di kantor BNNK Banyuwangi.

“Untuk hasilnya, kami masih menunggu dari BNNK Banyuwangi. Pada prinsipnya, semua tuntutan mahasiswa kita akomodasi,” kata Ruliyono.

ADR dinonaktifkan selama rehabilitasi

Ketua BK DPRD Banyuwangi Suwito menjelaskan, lembaganya telah menjatuhkan sanksi internal berupa penonaktifan sementara terhadap ADR dari seluruh kegiatan legislatif. Sanksi itu berlaku selama ADR menjalani proses rehabilitasi di BNNK Banyuwangi.

Suwito menyebut ADR menjalani rehabilitasi rawat jalan selama dua bulan. Selama proses hukum berlangsung, ADR tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan kedewanan, termasuk kunjungan kerja, rapat, dan reses.

Namun, Suwito menegaskan BK DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mencopot keanggotaan ADR secara langsung. Keputusan mengenai PAW berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

“Satu hingga dua hari ke depan, yang bersangkutan dipanggil oleh DPP Partai Gerindra ke Jakarta. Terkait keputusan akhir, kita tunggu dari DPP. Aspirasi dari teman-teman GMNI ini juga akan kami teruskan ke DPP sebagai bahan pertimbangan,” ujar Suwito.

Source link