Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) meminta penanganan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilakukan secara menyeluruh. Perkara ini berkaitan, antara lain, dengan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebutuhan kebencanaan.
Ketua Umum GERTAK Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut kasus tersebut. Menurut dia, penanganan perkara ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan atas anggaran negara, terutama dana yang disiapkan bagi kebutuhan darurat masyarakat terdampak bencana.
Kronologi penanganan perkara
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi itu, sebanyak 14 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang di antaranya menggunakan DSP kebencanaan.
Sehari setelah OTT, pada 14 Oktober 2026, KPK mengumumkan lima orang sebagai tersangka. Barang bukti uang tunai yang disampaikan pada tahap awal penanganan perkara tersebut berjumlah sekitar Rp1,4 miliar.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa perkara itu diduga berkaitan dengan praktik yang telah berlangsung sejak 2022. KPK juga mendalami dugaan pengondisian proses pengadaan dan pembayaran kepada penyedia barang atau jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung.
Rangkaian penanganan tersebut masih menjadi dasar penyidikan. GERTAK mendorong KPK menelusuri aliran dana, proses pengadaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup.
GERTAK minta pengawasan diperkuat
Ahmad Fauzi mengatakan dana kebencanaan harus diawasi secara ketat karena diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak masyarakat ketika bencana terjadi. Ia berharap penyidikan KPK berlangsung profesional, transparan, dan tuntas berdasarkan bukti hukum.
“Kami mengapresiasi langkah KPK yang bergerak menangani dugaan korupsi di lingkungan BNPB. Kami berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas berdasarkan bukti-bukti hukum,” ujar Ahmad Fauzi kepada wartawan, Kamis (15/10/2026).
Ia menilai pengawasan anggaran tidak boleh berhenti pada proses penindakan. Pemerintah, menurut dia, perlu memperkuat sistem pengadaan, transparansi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
“Kami mendorong KPK untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana, proses pengadaan, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti yang cukup,” kata Ahmad.
Ia menegaskan, dana kebencanaan harus digunakan sesuai peruntukannya. Kepentingan masyarakat terdampak bencana, ujarnya, tidak boleh dikorbankan akibat dugaan penyimpangan anggaran.
“Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
GERTAK menyatakan akan mendukung pemberantasan korupsi dan mendorong pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran negara. Ahmad berharap perkara ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum serta menjadi peringatan bagi penyelenggara negara agar mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
Namun, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak yang diperiksa tetap diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Penentuan kesalahan, kata Ahmad, merupakan kewenangan proses peradilan.





