Jakarta, ruangenergi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan – Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mohammad Mahfud Mahmodin. Dasar hukum penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih adalah Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilu 2024.
Secara keseluruhan, Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah dalam pemilihan presiden yang mencapai 164.227.475 suara. Acara pengucapan sumpah/janji presiden direncanakan akan berlangsung pada Minggu 20 Oktober 2024. Di tengah dinamika politik yang hangat menjelang pengucapan sumpah presiden, perhatian tertuju pada arsitektur kabinet di era pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang krusial untuk membantu pemerintahan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.
Tantangan utama di sektor ESDM adalah dalam bidang minyak bumi, energi baru dan terbarukan, serta hilirisasi hasil tambang. Produksi minyak bumi terus mengalami penurunan, dengan berbagai kendala di lapangan seperti cuaca ekstrem, pengeboran yang tidak mencapai target, ketersediaan rig, dan masalah lahan. Di sisi investasi, realisasi investasi di sektor hulu migas mengalami peningkatan namun masih perlu upaya lebih. Indonesia juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi hulu minyak agar lebih kompetitif.
Transisi energi menuju energi baru dan terbarukan juga menjadi fokus penting dalam pengembangan sektor energi. Penggunaan EBT di sektor ketenagalistrikan meningkat, dengan pemerintah menargetkan pangsa EBT mencapai 23% pada tahun mendatang. Namun, saat ini potensi EBT yang baru diutilisasi masih rendah, menunjukkan ruang pengembangan yang luas. PLN dan Kementerian ESDM terus berkolaborasi dalam pengembangan EBT, dengan pengurangan penggunaan batu bara sebagai prioritas utama.
Pemerintah terus melakukan upaya untuk mencapai target net zero emissions pada tahun 2060. Indonesia berupaya meningkatkan investasi dan pengembangan EBT, serta memperbaiki iklim investasi dalam sektor hulu migas. Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
