Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah memberikan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Menurut Hasan, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam memerangi korupsi, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Reformasi di Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat perusahaan dan meningkatkan profesionalisme.
Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, oleh karena itu, membersihkan tata kelola perusahaan secara menyeluruh dianggap penting untuk memastikan kelangsungan perusahaan. Presiden Prabowo secara pribadi telah menegaskan perhatian serius pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar dan berkomitmen melakukan reformasi sektor migas negara dengan mengutamakan kepentingan publik. Melalui langkah-langkah ini diharapkan Pertamina bisa muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan.
Semua upaya ini ditekankan sebagai langkah penting dalam menjaga kepentingan publik dan memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu menjadi yang terutama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk membersihkan, menegakkan aturan, dan memastikan kelangsungan Pertamina sebagai aset nasional yang penting bagi ekonomi Indonesia.
