Pemerintah melalui Istana telah memberikan tanggapan terkait kasus korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Hasil investigasi dari Kejaksaan Agung menemukan dugaan manipulasi bahan bakar minyak yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemerintah sepenuhnya mendukung upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen untuk melawan korupsi di semua tingkatan, termasuk di BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina dan anak perusahaannya untuk segera memperbaiki tata kelola setelah kasus ini terungkap. Dengan perbaikan yang dilakukan, diharapkan Pertamina menjadi lebih kuat dan profesional. Pertamina dianggap sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, sehingga menjaga tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus oplosan BBM menjadi fokus utama pemerintah. Dia berkomitmen untuk menyelamatkan sektor minyak di Indonesia serta memprioritaskan kepentingan rakyat. Prabowo menegaskan komitmennya dengan menyatakan, “Kita akan membersihkan dan mempertahankan kepentingan rakyat.”
Upaya Bersih-bersih di BUMN: Istana Tanggapi Kasus Korupsi Minyak Mentah
