Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat atau mengganggu investasi di Indonesia. Pasalnya, ormas yang mengganggu investasi dinilai harus mendapat pelajaran sebab mengganggu perkembangan ekonomi bangsa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut bahwa Presiden telah memberikan perintah kepada TNI-Polri untuk bertindak dan memastikan situasi tersebut dapat diatasi dengan baik.
Polri sebelumnya juga menyatakan kesiapannya untuk menindak tegas oknum organisasi masyarakat yang terlibat dalam aksi premanisme dan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas (Karo Penmas) Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan komitmennya untuk menjaga dunia usaha agar terbebas dari ancaman kelompok yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Trunoyudo juga mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang tidak akan mentolerir oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau tindakan merugikan dunia usaha serta menghambat investasi. Polri juga selalu mengutamakan langkah-langkah preventif dan preemptive sebelum melakukan penindakan hukum, dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Dengan demikian, upaya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan iklim investasi dapat terus diperkuat.
