Kolaborasi antara regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi fokus dalam menyusun regulasi yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan siber. Seminar Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Bandung menyoroti pentingnya kerja sama tiga lembaga strategis dalam industri perbankan. Moderator seminar, Bahrullah Akbar, menegaskan urgensi regulasi yang lebih terstruktur untuk membantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melawan ancaman siber yang semakin canggih.
Diskusi seminar juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapan perbankan, khususnya BPD di seluruh Indonesia, dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Ruby Alamsyah, CEO & Chief Digital Forensic PT Digital Forensic Indonesia (FDI), menyoroti perlunya pembangunan struktur Cyber Risk Management yang sesuai dengan regulasi yang ada. Integrasi sistem antara BPD dengan vendor, switcher, dan layanan BI Fast juga penting untuk memperkuat ketahanan siber. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola ancaman siber juga menjadi sorotan utama.
Selain itu, acara welcoming party sebelumnya menekankan pentingnya kolaborasi produk dan studi banding antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan FKDK BPDSI. Direktur Utama Bank BJB mengusulkan sinergitas antara FKDK BPDSI dan Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah) untuk memperkuat ketahanan siber perbankan. Semua upaya ini diharapkan bisa memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap sektor perbankan dari ancaman kejahatan siber di era digital. Sinergi antara Bank Pembangunan Daerah dari seluruh Indonesia sangat penting untuk meningkatkan daya saing perbankan di negara ini, ungkap Nadjib Bachmid, Komisaris BPD Maluku Utara.
