Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian yang besar pada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tahun tersebut, hal ini menjadi fokus utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa terdapat 12 rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait opini WDP ini. Rekomendasi tersebut beragam, mulai dari rasionalisasi anggaran hingga deteksi risiko fiskal, yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Salah satu poin utama rekomendasi tersebut meliputi perlunya rasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan pengembangan sistem peringatan dini guna mendeteksi risiko fiskal. Selain itu, penyusunan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi perhatian utama. Semua usaha ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Terbukanya komitmen DPRD dalam mendukung perbaikan dalam manajemen keuangan daerah sangat tampak dalam berbagai upaya tersebut.
