Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan terkait mobil Esemka yang diajukan ke PN Solo terkait dugaan wanprestasi dalam proyek mobil Esemka. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan telah menunjuk tim kuasa hukum untuk menangani gugatan tersebut. Terkait jadwal sidang perdana yang dijadwalkan pada 24 April 2025, Jokowi belum memutuskan apakah akan hadir langsung atau diwakilkan oleh pengacara yang menanganinya.
Jokowi menjelaskan bahwa pabrik Esemka adalah milik swasta dan peran pemerintah hanya sebatas mendorong kreativitas siswa SMK dan teknisi otomotif. Menanggapi tudingan bahwa mobil Esemka tidak diproduksi massal, Jokowi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab swasta sebagai pemilik pabrik. Dia menekankan bahwa produksi dan penjualan mobil Esemka sepenuhnya merupakan urusan industri dan pasar, dan pemerintah hanya berperan dalam mendorong kreativitas dan investasi.
Jokowi berharap agar mobil Esemka bisa tumbuh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, namun menyadari bahwa persaingan di dunia otomotif sangat sulit dengan banyak tantangan yang harus dihadapi. Dia menekankan bahwa sebagai presiden, tugasnya hanya membuka jalan dan bukan campur tangan dalam operasional sektor swasta. Jokowi percaya bahwa keberlanjutan mobil Esemka tergantung pada minat investor dan kekuatan pasar, serta menyerahkan sepenuhnya hal tersebut pada pihak swasta yang terlibat.
